Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) menyoroti tentang tindakan hukum terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Deliserdang, Mikail TP yang telah melakukan dugaan tindakan premanisme dalam pengancaman kepada Staf Sekretaris Dewan (Sekwan) Mhd Awal Kurniawan serta menghancurkan ruangan Sekwan dengan menggunakan kayu balok yang terjadi beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Ketua AMSUB Apribudi kepada wartawan di Medan, Rabu (4/8).

“Setelah Mikail TP dinyatakan tersangka oleh Kapolres Deliserdang sampai dengan sekarang belum ada diberikan tindakan hukum berupa kurungan badan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, berdasarkan Nomor: LP/B/225/VI/2021/SPKT/POLRESTA Deli Serdang/POLDA Sumatera Utara. AMSUB berharap agar tersangka secepatnya diberikan tindakan hukum.

Hal ini, lanjut Apribudi, dalam rangka mendorong terbentuknya program Persisi Kapolri, tentang penataan kelembagaan, Perubahan Sistem dan Metode Organisasi serta Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan, dengan merujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun1946 Pasal 406 Ayat 1 KUHP, Pasal 368 Ayat 1 KUHP dan Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

“Untuk itu kami meminta kepada Bapak Kapolri agar dapat melakukan tindakan hukum bagi tersangka Mikail TP, ketua Fraksi Golkar Deliserdang sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu seperti pepatah Bapak Kapolri ‘Tajam ke bawah Tumpul Keatas’. Besar harapan kami agar hukum ditegakkan seadil-adilnya di bawah Kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSi,” harapnya.

Dia juga menuturkan, bahwa AMSUB juga sedang berkoordinasi ke Mabes Polri untuk penjadwalan unjuk rasa tentang kasus tersangka Mikail TPurba yang saat ini terus menjadi pantauan pihaknya. “Menurut kami setiap perbuatan yang melawan hukum harus di proses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (EDI S*)