Medan-Wartaindonesiaonline.com. Jelang Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke 114 tahun 2022, penulis berbincang-bincang dengan Dr. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib Rektor Universitas Dharmawangsa tentang penetapan hari lahirnya organisasi Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Hari kebangkitan Nasional ditetapkan pada 16 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno sebagai hari nasional yang bukan hari libur melalui Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 316 Tahun 1959. Perayaan hari kebangkitan nasional jatuh pada 20 Mei karena bertepatan dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo diklaim merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan.
Pada 20 Mei 2022, Indonesia merayakan hari kebangkitan nasional yang ke-114. Tema hari kebangkitan nasional 2022 adalah “Ayo Bangkit Bersama”.
Dalam artikel ini Dr. Zamakhsyari membuat beberapa catatan yang dimuat utuh sebagai berikut:
Satu, penetapan hari lahirnya Boedi Oetomo sebagai hari kebangkitan Nasional tidak hanya menimbulkan kontroversi, namun juga dapat dikatakan ahistoris. Tiga tahun sebelum lahirnya Boedi Oetomo, telah lahir sebuah gerakan Nasionalis yang dipelopori oleh cerdik cendekia dan para pedagang Islam. Gerakan yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya.
Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912.
Jika dikaji lebih lanjut, Boedi Oetomo sendiri sejak kelahirannya tidak menunjukkan semangat kebangkitan Nasional. Aktifitas yang digeluti oleh Boedi Oetomo boleh disebut hanya berkutat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan aktifitas politik tidak dilakukan sama sekali. Hal ini adalah keberhasilan politik etis yang diagendakan Belanda. Sistem pendidikan yang dianut dalam Boedi Oetomo sendiri adalah adopsi pendidikan Barat. Boedi Oetomo sendiri sangat kooperatif dengan pemerintah Kolonial.
Tak heran sejak tahun 1909, Boedi Oetomo sudah disahkan oleh Belanda. Bahkan, anggaran dasarnya pun berbahasa Belanda. Perkumpulan Boedi Oetomo dipimpin oleh para ambtenaar, yakni para pegawai negeri yang setia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Boedi Oetomo pertama kali diketuai oleh Raden T. Tirtokusumo, Bupati Karanganyar kepercayaan Belanda, yang memimpin hingga tahun 1911.
Kemudian dia diganti oleh Pangeran Aryo Notodirodjo dari Keraton Paku Alam Yogyakarta yang digaji oleh Belanda dan sangat setia serta patuh pada penjajah. Sebuah tesis sejarah yang ditulis Savitri Scherer di Universitas Cornell, Amerika Serikat pada tahun 1975 yang kemudian bukunya diterjemahkan kedalam bahasa indonesia tahun 1985 menggambarkan bahwa Boedi Oetomo pada intinya merupakan gerakan sosial yang mengartikulasikan kepentingan kelompok priyayi non birokrat yang bersifat lokal. Hal ini dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara priyayi ningrat (priyayi birokrat) dengan priyayi profesional, khususnya para dokter Jawa.
Dalam konteks ini Schrerer mengungkapkan bahwa priyayi-priyayi Jawa, terutama priyayi birokratis menerima pejabat-pejabat kesehatan dengan rasa permusuhan. Achmad Jayadiningrat, Regent Serang mengungkapkan, “…dokter-dokter itu diperlakukan seolah-olah mereka adalah mantri irigasi…” ia juga mengakui betapa buruknya ia memperlakukan seorang dokter yang datang ke rumahnya untuk menolong istrinya yang sedang sakit. Scherer mengungkapkan bahwa aspirasi utama perjuangan Boedi Oetomo ialah keserasian di kalangan masyarakat Jawa (Scherer, op.cit. hal 53). Sewaktu Soewarno diangkat menjadi sekretaris Boedi Oetomo cabang Batavia yang mewakili mahasiswa STOVIA, ia mengeluarkan edaran yang menjelaskan maksud dan tujuan berdirinya Boedi Oetomo.
Edaran itu mengemukakan bahwa Boedi Oetomo akan menjadi perintis terciptanya Persatuan Jawa Umum (Algemeene Javaansche Bond). Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sesungguhnya merupakan suatu penghinaan terhadap esensi perjuangan merebut kemerdekaan yang diawali oleh tokoh-tokoh Islam yang dilakukan oleh para penguasa sekular. Karena organisasi Syarikat Dagang Islam (SDI) yang lahir terlebih dahulu dari Boedhi Oetomo (BO), yakni pada tahun 1905, yang jelas-jelas bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda, dan mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak dijadikan tonggak kebangkitan Nasional.
Terlihat kecenderungan peminggiran Islam atau bahkan menghilangkan peran Islam dalam sejarah Indonesia. Berdirinya Sarekat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905 yang kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 merupakan pelopor kebangkitan Nasional.
Pelurusan sejarah mengenai kebangkitan Indonesia nampaknya perlu dilakukan. Bagaimana mungkin organisasi sebesar SI bisa hilang dalam sejarah dan pendiriannya juga tidak dijadikan tonggak Kebangkitan Nasional. Fakta-fakta tentang sepak terjang SI seyogyanya bisa dijadikan pertimbangan pemerintah untuk melakukan pelurusan fakta sejarah. Umat Islam yang menjadi salah satu elemen utama dan penting dalam sejarah bangsa Indonesia, seperti kehilangan peranannya. Setiap jejak luar biasa yang ditorehkan, seolah dihapus dan digantikan oleh peranan lain yang sesungguhnya tidak signifikan.
Kita sebagai bagian dari umat ini, seharusnya mengkaji ulang dan mendesak pemerintah meluruskan fakta sejarah ini. Tidak perlu ditutupi dan diterus-teruskan, karena beberapa pakar sejarah juga telah mengungkapkan kesalahan tersebut. sangat disayangkan kalau peran umat terbesar di negeri ini dihilangkan begitu saja.
Kedua, dalam upaya menumbuhkan semangat kebangkitan nasional, para ulama dan kaum santri memainkan peranan yang sangat penting. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang merupakan wadah untuk menempa ilmu-ilmu agama. Selain berperan di bidang pendidikan, pesantren juga lekat dengan kehidupan sosial-masyarakat. Pesantren hadir melakukan pemberdayaan dan solusi problematika umat sehingga sejak berdirinya, pesnatren tidak tercerabut dari akar sosial-masyarakatnya.
Peran itulah yang membuat pesantren juga menjelma sebagai wadah pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kolonialisme. Jika dirunut perjuangan dan langkah-langkah diplomasi yang dilakukan para kiai, pesantren merupakan satu-satunya wadah yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik kolonial. Baik pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang.
Berbagai macam cara dilakukan oleh para ulama pesantren agar dapat melepaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, baik melalui pendidikan, kemandirian dan pemberdayaan ekonomi, organisasi pemikiran, dan lain-lain. Wadah atau perkumpulan yang didirikan oleh para kiai bertujuan menyadarkan spirit perjuangan bangsa Indonesia, memperkuat cinta tanah, dan melakukan perlawanan kultural.
Peran ulama pesantren begitu nyata dalam membangun pondasi kekuatan bangsa secara embrionik melalui perkumpulan para pemuda dengan komitmen cinta tanah air. Dalam salah satu sumber historis, Bung Tomo berkata: “Sebelum gopermen Hindia Belanda membuka sekolahnja, pada waktoe itoe, pesantrenlah jang mendjadi soember pengetahoean, mendjadi mata air ilmoe bagi bangsa kita boelat-boelatnja”.
Selain itu dia juga memberikan pernyataan jelas terkait nasionalisme yang terus dibangun oleh kalangan pesantren. Bung Tomo berkata: “Pesantren adalah konservatorium nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Andai tidak ada pesantren, andai kata tokoh-tokoh Indonesia hanya mendapatkan pendidikan Barat, kiranya sulit mengajak mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.”
Semacam testimoni bung Tomo tersebut bukan isapan jempol belaka. Tokoh-tokoh ulama dan kiai tidak hanya menginspirasi kalangan pesantren, tetapi juga memberikan spirit (ruh) perjuangan kepada para tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Jenderal Soedirman, Bung Tomo, dan lain sebagainya.
Tokoh perjuangan dari kalangan nasionalis itu secara mantap menjadikan ulama sebagai pelabuhan berpikir dan bertindak dalam melakukan perjuangan kemerdekaan saat itu, terutama kepada KH Muhammad Hasyim Asy’ari yang kerap kali menjadi tempat meminta pendapat bagi para pemuda pergerakan nasional dalam melawan menjajah.
Bahkan Kiai Hasyim Asy’ari merumuskan ‘dalil’ bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman, hubbul wathani minal iman yang berhasil membuat bangsa Indonesia tergerak untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya, memperjuangkan kemerdekaan rakyat dari belenggu penjajah sama dengan menegakkan agama. Karena di tanah air Indonesia yang merdeka inilah, nilai-nilai agama Islam bisa tumbuh dan berkembang.
Ketiga, latar belakang historis seputar awal lahirnya semangat kebangkitan Nasional menunjukkan bahwa Indonesia dibangun di atas keragaman. Sejak berdirinya, Republik ini tersusun dari anak bangsa dengan beragam latar belakang: suku, bahasa, dan agama. Keragaman ini oleh para pendiri bangsa telah dirangkai menjadi mozaik yang indah, yang diikat dengan persatuan. Inilah yang menjadi tenun kebangsaan yang digagas oleh para negarawan paripurna yang sudah selesai dengan dirinya.
Keragaman adalah fakta sosial di Indonesia yang tak terbantah. Kita tidak mungkin lari darinya. Para pendiri bangsa telah memberikan rumus besarnya ‘bhinneka tunggal ika’. Kita memang berbeda, tetapi kita satu bangsa. Menutup mata dari perbedaan jelas mengabaikan akal sehat. Sebaliknya, hanya mengedepankan perbedaan akan menggadaikan hati nurani.
Karenanya, di era paskakebenaran (post-truth) yang lebih mengedepankan emosi dibanding fakta, mengembangkan lensa kolektif yang dapat menerima keragaman dengan ikhlas, menjadi sangat menantang. Dua hal yang berbeda, sudah seharusnya tidak selalu dianggap berdiri berseberangan secara diametral. Dalam banyak kasus, yang berbeda bisa saling melengkapi ketika nilai-nilai abadi –seperti kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan — tidak dilanggar. Semangat ko-eksistensi perlu dijaga dan dipupuk. Mozaik yang indah justru tersusun dari warna yang beragam dan bentuk yang tidak kongruen.
Umat Islam harus tetap menjadi yang terdepan dalam memelihara dan meningkatkan semangat kebangkitan Nasional di masa kini. Karena begitu banyak pihak pihak yang menginginkan negara ini tercerai berai, dan kembali dapat dikuasai sumber daya alamnya. Karenanya, nilai nilai ajaran Islam harus tetap mengawal semangat kebangkitan Nasional. Tidak ada pertentangan antara Islam dan Kebangsaan Indonesia. Justru, sebagaimana disampaikan Dowwes Decker “Jika bukan karena Islam sudah lama kebangsaan Indonesia hilang.”
Keempat, diperingatinya hari Kebangkitan Nasional tiap tahunnya bertujuan untuk memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong-royong kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan Indonesia. Selain itu, tujuan diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional ini adalah untuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Dalam pelaksanaannya di masa sekarang, Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan.
Di masa kini, adanya peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan dapat menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang unggul dalam segala hal. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat mewujudkan pembangunan nasional yang optimal serta maksimal. Terlaksananya pembangunan yang optimal ini tentu menjadi harapan besar agar kelak negara ini dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia seperti yang telah tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan tersebut tentunya perlu dibersamai dengan semangat nasionalisme yang diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, perlu diingat juga bahwa jangan sampai jiwa nasionalisme yang dimiliki alih-alih justru membuat masyarakat Indonesia menjadi ultranasionalis dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa.
Makna diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional ini sebaiknya tidak dilihat hanya sebatas ritual untuk melakukan upacara rutin setiap tahunnya saja, melainkan setiap warga negara Indonesia diharapkan mampu membuktikan diri mereka melalui karya yang bisa mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Seluruh bagian dari bangsa Indonesia hendaknya saling mengisi kemerdekaan dengan cara mempererat persatuan dan kesatuan yang akan menjadi landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan tiap tahunnya, generasi penerus bangsa juga diharapkan dapat melanjutkan makna dan semangat kebangsaan yang telah diawali oleh para pendahulu bangsa. Sehingga generasi penerus bangsa juga dapat mengembangkan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini maupun di masa depan.
Kelima, dewasa ini semangat dan komitmen para pemuda lintas pulau untuk mencapai kemajuan pendidikan yang berbudaya dan perekonomian demi kemandirian bangsa tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perkembangan kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur TIK berjalan begitu cepat dan menjadi sarana yang vital bagi sendi-sendi ekonomi dan politik bangsa. Kemampuan penyediaan teknologi dan TIK yang memadai akan menjadi salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan kemandirian bangsa.Pemanfaatan TIK saat ini terdorong oleh semakin canggihnya perangkat keras dan lunak serta kemampuan digitalisasi melalui pengembangan aplikasi dan layanan nilai tambah yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.
Pengalaman kita menunjukkan bahwa digitalisasi tersebut juga dapat meningkatkan taraf hidup dan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan, yaitu melalui kegiatan sharing economy, inklusi keuangan dan digitalisasi tenaga kerja. Melalui digitalisasi, kesempatan kerja tidak harus menyempit, namun justru dapat dikembangkan melalui pemanfaatan aplikasi. Pemerataan kesempatan kerja, sharing economy, dan inklusi keuangan ini diharapkan akan ikut menyumbang dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan menunurunnya Gini ratio nasional.
Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan yang besar dari sisi digitalisasi. Hal ini didukung oleh kemajuan aplikasi nasional dan daya adopsi di masyarakat serta didukung oleh kekuatan angka 23,6 juta rumah tangga yang telah terhubung ke TIK. Memang kemajuan dan pembangunan TIK diharapkan akan kuat dan ketersediaan layanannya akan meliputi seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan pemerataan berkeadilan.
Kemajuan teknologi dan Infrastruktur TIK bagaimanapun berpotensi memunculkan ‘infrastructure bias’ yaitu kondisi di mana kemajuan ketersediaan teknologi dan infrastruktrnya tidak diikuti dengan kemajuan pembangunan socio-culture yang dibutuhkan, sehingga pemanfaatan TIK dan aplikasi yang hadir di masyarakat juga banyak termanfaatkan secara negatif dan tidak produktif. Bias dari infrastruktur ini juga dalam bentuk di mana kemajuan teknologi dan TIK tidak diiringi dengan kemajuan tingkat kompetensi SDM dan tingkat kemampuan pengembangan teknologi dan tingkat kontribusi kandungan lokal. Kebangkitan Nasional ini harus mampu menjadikan Indonesia meminimalisir bias tersebut.
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi masyarakat untuk menekan bias dari pembangunan infrastruktur. Ini artinya, hanya sedikit SDM Indonesia yang memiliki kombinasi yang imbang antara pengetahuan, keterampilan praktis, kemampuan untuk bermawas diri dan kemampuan untuk menghargai sesama. Padahal, tingkat kompetensi yang rendah memberi ruang bagi ‘infrastructure bias’ untuk terus bertumbuh.
Dalam kata lain, pertumbuhan bias infrastruktur mengakibatkan kerugian riil dan non-riil dari penyalahgunaan teknologi. Penipuan, kejahatan seksual, ujaran kebencian, penyebaran informasi bodong dan lainnya ialah wujud dari pertumbuhan bias infrastruktur yang telah terjadi di Indonesia. Agar ‘infrastructure bias’ tidak bertumbuh lagi, bangsa ini perlu meningkatkan kompetensi dan kedewasaan dirinya dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Menurut UNESCO, Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah mengenai literasi dunia. Artinya minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, minat baca warga Indonesia hanya sebesar 0,001 persen. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Selain hanya membaca, pemahaman literasi Indonesia juga masih sangat rendah. Pemahaman literasi yang dimaksud adalah memahami konteks suatu bacaan secara keseluruhan”ungkap Zamaksyari.
- Penulis Abdul Aziz, ST
- Pengamat Sosial dan Lingkungan
Komentar