KARO – Pemerintah Kabupaten Karo yang nama lain nya Tanah Karo Simalem komitmen pengelolaan keuangan baik dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis (29/3).
Penyerahan LKPD ini dilakukan langsung oleh Bupati Karo, Cory Sriwaty Sebayang, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Kamperas Terkelin Purba, kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Eyvind A.H. Pangaribuan.
“Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Cory Sriwaty dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Cory menjelaskan bahwa LKPD ini memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama Tahun Anggaran 2023.
“Kami berharap BPK dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Eyvind A.H. Pangaribuan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Karo dalam menyerahkan LKPD Unaudited.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam menyampaikan LKPD Unaudited tepat waktu. Ini merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” tuturnya.
Eyvind menjelaskan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Unaudited ini untuk memastikan kewajaran penyajiannya.
“Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Unaudited ini akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” paparnya.
Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kabupaten Karo. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
Berikut beberapa poin penting terkait penyerahan LKPD Unaudited Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023:
- LKPD Unaudited diserahkan tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Unaudited untuk memastikan kewajaran penyajiannya.
- Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kabupaten Karo.
Karo Simalem Optimis Raih WTP Kelima Kali
Pada kesempatan tersebut, Cory Sriwaty Sebayang optimis bahwa Kabupaten Karo akan kembali meraih opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023.
“Kami optimis dapat meraih opini WTP kelima kali berturut-turut. Hal ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan,” ungkapnya.
Untuk mencapai target tersebut, Cory menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo akan terus melakukan berbagai upaya, seperti:
- Memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan daerah.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK.
“Kami berharap dengan upaya-upaya tersebut, Kabupaten Karo dapat kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023,” tandasnya.
Upaya Pemkab Karo dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola Keuangan Daerah:
Pemerintah Kabupaten Karo telah menerapkan berbagai sistem dan prosedur untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Hal ini termasuk:
-
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi.
-
Penyusunan dan penegakan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah.
-
Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang profesional.
-
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah:
Pemerintah Kabupaten Karo secara rutin melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pengelola keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melakukan Koordinasi dan Komunikasi yang Baik dengan BPK:
Pemerintah Kabupaten Karo secara aktif menjalin koordinasi dan komunikasi dengan BPK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPK.
Dengan upaya-upaya salah satuhya karo simalem komitmen pengelolaan keuangan baik, diharapkan Kabupaten Karo dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kembali meraih opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023.
