Medan- wartaindonesiaonline.com. Belakangan ini berkembang isu oleh segelintir orang untuk membubarkan Majelis Ulama Indonesia. Mereka itu tidak paham bagaimana latar belakang berdirinya MUI, ini didasari hasil Musyawarah para Ulama, Cendikiawan dan Zuama, dihadiri oleh 26 ulama mewakili 26 Provinsi dan 10 orang ulama yang mewakili Ormas-ormas islam.
Hal ini mengemuka saat berlangsung pertemuan Silaturahim Ulama, tokoh akademisi dan cendikiawan muslim dengan tema” Islam Wasathiyah MUI, Harapan dan Tantangan dalam Bingkai NKRI “berlangsung selasa ( 28 / 12/2021) di Aula MUI Sumatera Utara.

Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH (Guru besar Fakultas Hukum USU) memaparkan lembaga MUI berdiri hasil musyawarah para ulama, cendikiawan dan zuama dihadiri 26 ulama ulama yang mewakili 26 Provinsi dan 10 orang ulama yang berasal dari Ormas-ormas Islam. Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 17 Rajab 1395 H/ 26 Juli 1975, sebagai Organisasi Kemasyarakatan dengan tujuan, mewujudkan masyarakat yang terbaik (khairu ummah) negara yang aman, damai, adil makmur rohaniah dan jasmaniah yang di ridhoi Allah SWT.

Sedangkan dasar hukum lembaga MUI yakni UUD 1945, UU no. 17 tahun 2013, penetapan Perpu no. 2 tahun 2017 menjadi UU dengan Akte Notaris no. 034 tahun 2014.
Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU 00085.60.10.2014.
Sedangkan pengakuan terhadap MUI tertuang pada Perpres No. 151 tahun 2014 tentang bantuan pendanaan kegiatan MUI.
Pada pasal 2 menyebutkan MUI merupakan mitra pemerintah, UU no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Kewenangan melaksanakan jaminan produk halal serta Perbankan Syariah, “Maka, MUI tidak bisa dibubarkan begitu saja karena rujukan hukumnya sangat jelas.

Selain itu, lembagai ini ruhnya adalah komisi fatwa yang tidak ada di organisasi lainnya. Fatwa terkait halal dan Fatwa ekonomi Syariah. Begitupun sangat perlu penguatan peran MUI dengan mengimplementasikan peran di tengah masyarakat dan peka akan kondisi nasional dan internasional ungkap Suhaidi, dihadapan para peserta yang terdiri dari Ketua – Ketua Ormas, para Rektor, Cendikiawan, Akademisi dan Perwakilan MUI Kabupaten Kota se Sumut.

Baca Juga  DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN KARO MEMBERIKAN BANTUAN SEMBAKO

Dari Pimpinan Wilayah Persatuan Islam (PERSIS) Sumatera Utara hadir Sekretaris PW. Abdul Aziz, mewakili H. Muhammad Nuh selaku ketua yang berhalangan hadir. Narasumber kedua, Shohibul Ansor Siregar mengungkapkan bahwa ijtihad untuk memerankan diri sebagai umatan washatiyah itu adalah sengketa serius selama dipengaruhi dinamika internal, juga ditentukan oleh pengaruh eksternal yang sangat dahsyat.
Upaya menemukan jati diri dalam sejarah harus dilakukan untuk menolak distorsi yang dilakukan kolonial, intelektual Barat dan para tokoh self – hating muslim.

Ketua Umum MUI Sumatera Utara Dr. Maratua Simanjuntak menyahuti positif kegiatan ini dan berharap berbagi masukan dari peserta bisa di rangkum dan akan direalisasikan.
Beliau mengingatkan agar pengurus MUI yang hadir ini, bisa menyampaikan pesan-pesan yang terangkum dalam kegiatan ini, untuk kemajuan MUI Sumut kedepannya.
(r/Aziz)

Tinggalkan Balasan